Pages

Showing posts with label sejarah. Show all posts
Showing posts with label sejarah. Show all posts

Monday, August 16, 2010

Sejarah Singkat Utang Pemerintahan Indonesia



Sejarah Singkat Utang Pemerintahan Indonesia

Eksploitasi sumber-sumber agraria perusahaan-perusahaan transnasional Amerika di Indonesia, telah berlangsung semenjak periode sejarah penjajahan hingga sekarang. Untuk kepentingan itulah, Amerika Serikat senantiasa melakukan intervensi politik dan militer terhadap perkembangan situasi di Indonesia semenjak masa Perang Revolusi Kemerdekaan Nasional Indonesia di tahun 1945 hingga sekarang.

Dengan difasilitasi pemerintahan koloniali Hindia-Belanda, terutama setelah diberlakukannya Agrarische Wet pada tanggal 9 April 1870, perusahaan-perusahaan transnasional Amerika seperti Caltex (California Texas Oil Corporation), pada tahun 1920-an telah meneguk laba di tengah kemelaratan rakyat Indonesia di bawah penindasan kolonialisme Belanda.

Untuk itulah paska proklamasi kemerdekaan Indonesia. Amerika merestui bahkan – kendaraan dan seragam serdadu Belanda bertuliskan US Marines – invasi militer Belanda. Namun kemudian untuk menghindarkan wilayah-wilayah eksplorasi perusahaan-perusahaan transnasional Amerika terkena taktik bumi hangus dari kekuatan-kekuatan pemuda revolusioner bersenjata, Amerika memfasilitasi perundingan Indonesia-Belanda. Dan lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949, wakil Amerika Serikat, Merle Cohran, sebagai moderator, memihak Belanda dan menuntut dua hal dari Indonesia. Cohran memaksa Indonesia menanggung hutang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dollar Amerika. Sekitar 70 persen dari jumlah itu adalah hutang pemerintah kolonial, yang 42 persennya merupakan biaya operasi militer dalam menghadapi revolusi pemuda Indonesia. Indonesia juga harus bersetuju semua investasi Belanda (dan pihak asing lainnya) di Indonesia akan dilindungi, tadinya Indonesia dijanjikan akan mendapat bantuan yang cukup besar dari Amerika Serikat untuk melunasi beban hutang tersebut terbukti kosong belaka ketika ternyata yang diberikan hanya 100 juta dolar Amerika dalam bentuk kredit ekspor-impor yang harus dibayar kembali. Namun, dalam dalam konteks kedaulatan nasional, konsensi paling penting yang dipaksakan Cohran adalah setengah bagian New Guinea (Irian Barat) yang secara geografis merupakan bagian Hindia-Belanda yang tidak diserahkan kepada Indonesia karena akan dibicarakan kemudian oleh Indonesia dan Belanda dalam waktu satu tahun. (kau.or.id)

Utang Pemerintah Orde Lama



Sesuai dengan perjanjian ketika penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan Soekarno menerima pula warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar Amerika. Utang tersebut memang tidak pernah dibayar oleh Pemerintahan Soekarno, namun juga tidak dinyatakan di hapuskan. Utang ini nantinya diwariskan kepada era-era pe merintahan berikutnya, dan akhirnya dilunasi juga.
Pada awal kemerdekaan, sikap pemerintah Soekarno-Hatta ter hadap utang luar negeri bisa dikatakan mendua. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan sangat dibutuhkan. Negara baru yang baru merdeka ini memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat, yang sudah sedemikian terpuruk karena kolonialisme. Ketiadaan infrastruktur, dan rusaknya sebagian besar kapasitas produksi seperti ladang minyak, membuat penerimaan negara dari sumber domestik belum bisa diandalkan. Hibah dari negara-negara yang bersimpatik ketika awal kemerdekaan tentu saja tidak memadai dan lambat laun di­hentikan. Pilihan yang tersedia adalah mempersilakan modal asing masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, serta melakukan pinjaman luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah Soekarno-Hatta bersikap waspada ter hadap kemungkinan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana kembalinya kolonialisme. Semangat kemerdekaan masih amat kental, sehingga mereka peka dalam masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Suasana ini juga mewarnai dinamika parlemen, sekalipun terdiri dari banyak partai dengan latar idelogis berbeda. Akibatnya, persyaratan yang ketat ditetapkan dalam setiap perundingan berutang kepada pihak luar negeri. Ini berlaku juga ter hadap masalah penanaman modal asing, termasuk perundingan mengenai tambang dan kilang minyak di wilayah Indonesia.

Sebagai contoh, Hatta dalam berbagai kesempatan me ngemukakan antara lain: negara kreditor tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri, suku bunga tidak boleh lebih dari 3-3,5 persen per tahun, dan jangka waktu utang yang lama. Jadi, selain melihat utang luar negeri sebagai sebuah transaksi ekonomi, mereka dengan sadar memasukkan biaya politik sebagai pertimbangan dalam berutang. Terkenal pula pernyataan sarkastis Soekarno, yang mengatakan "go to hell with your aid" kepada AS karna berusaha mengaitkan utang dengan tekanan politik.

Bagaimanapun, transaksi utang luar negeri tetap terjadi pada awal kemerdekaan. Sampai dengan tahun 1950, utang pemerintah yang baru tercatat sebesar USD 3,8 miliar, selain utang warisan pemerintah kolonial. Setelah itu, terjadi fluktuasi jumlah utang pemerintah, seiring dengan sikap pemerintah yang cukup sering berubah terhadap pihak asing dalam soal modal dan utang. Selama kurun tahun 50-an tetap saja ada bantuan dan utang yang masuk ke Indonesia. Sikap pemerintah yang berubah-ubah itu dikarenakan kerapnya pergantian kabinet, disamping faktor Soekarno sebagai pribadi.

Sebagai contoh, pada tahun 1962, delegasi IMF berkunjung ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial dan kerjasama, dan pada tahun 1963 utang sebesar USD17 juta diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pun kemudian bersedia melaksanakan beberapa kebijakan ekonomi baru yang bersesuaian dengan proposal IMF. Namun, keadaan berbalik pada akhir tahun itu juga, ketika Malaysia pemerintah Inggris menyatakan Malaysia di nyatakan sebagai bagian federasi Inggris tanpa pembicaraan dengan Soekarno. Hal ini sebetulnya juga berkaitan dengan nasionalisasi beberapa perusahaan Inggris di Indonesia. Yang jelas, hubungan Indonesia dengan IMF dan Amerika, turut memburuk. Berbagai kesepakatan sebelumnya dibatalkan oleh Soekarno, dan Indonesia keluar dari keanggotaan IMF dan PBB.

Secara teknis ekonomi, telah ada pelunasan utang dari sebagian hasil ekspor komoditi primer Indonesia. Ada pula penghapusan se bagian utang oleh kreditur, terutama dari negara-negara yang ber sahabat, setidaknya dalam tahun-tahun tertentu. Akhirnya, ketika terjadi perpindahan kekuasaan kepada Soeharto, tercatat utang luar negeri pemerintah adalah sebesar USD 2,1 miliar. Jumlah ini belum termasuk utang warisan pemerintah kolonial Belanda yang sekalipun resmi diakui, tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Soekarno. (malikmakassar.wordpress.com)

IMF Bercokol di Indonesia

Tak lama kemudian terjadi kudeta berdarah yang menandakan dimulainya rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Kebijakan-kebijakan rezim orde baru memang dekat dengan kepentingan Amerika, namun meskipun demikian pemerintah Amerika tidak ingin memberikan utang secara langsung lewat mekanisme bilateral, mereka "menitipkan" kepentingan ekonomi politik mereka lewat IMF, dengan kucuran dana bantuan sebagai bargaining terhadap kepentingan tersebut. Pada akhir tahun 1966, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, dan pemerintah orde baru dengan cepat melaksanakan kebijakan seperti yang diusulkan IMF dan Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota IMF.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, menimbulkan reaksi negara-negara barat. Mereka segera memberikan hibah sebesar US$174 million dengan tujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi, disusul dengan restrukturisasi utang karena US$ 534 juta harus dikeluarkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Tanpa rescheduling utang ini maka tidak dimungkinkan negara-negara barat memberi utang utang baru, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya rescheduling merupakan cara agar negara-negara barat bisa mengucurkan utang baru ke Indonesia. Pada Desember 1966, di ikuti dengan pertemuan Paris Club yang menyepakati moratorium utang sampai tahun 1971 untuk pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang yang disepakati sebelum tahun 1966. tanpa dukungan IMF dan Amerika inisiatif moratorium ini tidak akan terjadi.
Namun imbas dari moratorium yang disepakati dalam paris club hanya bersifat sementara karena setelah tahun 1976 pembayaran utang berlanjut kembali. Mulai saat itu para kreditor diuntungkan oleh kesepakatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya,Semua Utang yang ditandatangani sebelum tahun 1966 (pada pemerintahan Sukarno) harus dibayar dalam 30 kali cicilan dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai 1999. Tanggungan pembayaran ini diikuti dengan devaluasi dan perubahan nilai tukar, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai tukar mengambang paling bebas di dunia.

Krisis ekonomi yang melanda Asia tenggara pada tahun 1997 menyebabkan pemerintah mengundang IMF untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sedang dalam krisis. Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) pertama yang berisikan perjanjian 3 tahun dan kucuran utang sebesar US$ 7,3 milyar. Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya ekonomi Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (capital flight) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah secara drastis. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan IMF untuk menutup 16 bank membuat masyarakat panik dan menarik uangnya di bank-bank nasional dan sebagian di bank asing, untuk mengatasi goncangan ini IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal pada bank-bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap.

Dalam perjanjiam IMF dengan pemerintah menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan obligasi rekap kepada bank-bank yang kolaps, maka bank tersebut harus segera dijual kepada pihak swasta. Dengan demikian pemerintah juga terbebani kewajiban untuk membayar bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan IMF memberi batasan waktu penjualan bank-bank tersebut yang mengakibatkan murahnya harga bank-bank tersebut, dan para pembeli domestik maupun asing masih menikmati bunga dari obligasi rekap yang lebih besar jumlahnya dari pada harga bank itu sendiri. Obligasi pemerintah yang melekat pada bank-bank bermasalah seluruhnya sebesar Rp. 430 trilyun dengan kewajiban membayar bunga Rp. 600 trilyun yang dibebankan kepada pemerintah.

Hubungan mesra IMF dan Indonesia terus berjalan dengan ditandai kesepakatan LOI -I sampai dengan IV sejak tahun 1997 sampai tahun 2003, pada masa Megawati berkuasa, tepatnya pada agustus 2003 pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan IMF dan memilih untuk masuk dalam Post Program Monitoring (PPM). Pilihan Pemerintah ini menimbulkan konsekwensi yang tidak jauh beda dengan pada saat melainkan program kerjasama. Karena IMF masih dapat terus mendikte kebijakan ekonomi Indonesia Karena pemerintah masih harus mengkonsultasikan setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil. Masa pemandoran IMF ini menghasilkan Inpres No. 5 tahun 2003 yang sering disebut inpres "white paper" .Inpres tersebut adalah produk kebijakan negara yang dilahirkan dari intervensi IMF, maka tidak heran jika arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam inpres tersebut persis dengan kebijakan IMF meskipun dibuat oleh pemerintah Indonesia. (liberationgirl)

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.(onlinebuku.com)

Rezim Utang Bakal Berlanjut

Utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dollar AS per Desember 2008. Meski begitu, tipe kebijakan pengelolaan utang dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan cawapres belum tegas menunjukkan keberpihakan untuk lepas dari cengkeraman utang.

Kemandirin ekonomi, salah satunya ditandai dengan bebas dari utang asing, diperkirakan sulit terwujud pada masa pemerintahan baru, siapa pun pemenang pilpres nanti.

Tiga kandidat yang akan berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli nanti ialah Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono, Jusuf Kalla–Wiranto, dan Megawati Soekarnoputri–Prabowo Subianto.

Pengamat pasar modal sekaligus Presiden Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Yanuar Rizki menilai karakter kebijakan ekonomi Boediono sebagai cawapres pendamping Yudhoyono dikenal konservatif. Boediono konsisten dalam mengelola utang untuk membiayai kebijakan fiskal………(kau.or.id)

Saturday, March 13, 2010

Fwd: [Koran-Digital] Asvi Warman : Dua Aspek Supersemar

---------- Forwarded message ----------
From: Koran Digital <korandigital@*****.com>
Date: 2010/3/10
Subject: [Koran-Digital] Asvi Warman : Dua Aspek Supersemar



Dua Aspek Supersemar
Tuesday, 09 March 2010
Setelah 44 tahun dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966
(Supersemar), kasus ini masih menyimpan misteri.Teks aslinya belum
terdapat pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sedangkan
proses mendapatkan surat itu semakin jelas.


Dokumen otentik dan cara memperolehnya dapat diibaratkan dua sisi mata
uang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.Kedua aspek itu seyogianya
diulas secara berimbang. Dokumen Supersemar yang ada pada Arsip
Nasional Republik Indonesia terdiri dari beberapa versi. Namun,
sesungguhnya perbedaan antarnaskah,misalnya mengenai tempat
penandatanganannya apakah Jakarta atau Bogor, tidaklah mengubah
substansinya. Demikian pula jumlah halaman surat perintah tersebut,
satu atau dua halaman,itu hanya soal teknis. Yang penting dipahami
bahwa awal 1966 itu tampaknya belum ada mesin fotokopi di lingkungan
Kostrad.

Dengan demikian, surat itu distensil atau dengan kata lain diketik
ulang. Bila demikian halnya, maka tidak aneh jika terdapat berbagai
perbedaan. Bahkan, pernyataan Ben Anderson bahwa Supersemar itu
tertulis dalam kertas surat dengan kop MBAD juga masuk akal. Boleh
jadi surat tersebut diketik ulang oleh seorang staf MBAD dengan kertas
surat resmi yang berlogo AD.Pada masa itu pengetikan surat biasanya
dilakukan dengan memakai kertas karbon (lembar di bawah karbon disebut
tindasan). Dua nama pernah disebut sebagai pengetik surat itu yakni
Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur dan Asisten I Intelijen Resimen
Cakrabirawa Letkol Ali Ebram.

Mana yang benar? Mungkin saja keduanya karena surat itu diketik
minimal dua kali yakni draf dan surat asli. Jenderal M Jusuf adalah
salah seorang pelaku sejarah keluarnya Surat Perintah 11 Maret
(Supersemar) 1966. Setelah saksi lainnya meninggal, maka harapan
tertumpu kepada sang jenderal yang pernah menjadi panglima ABRI
ini.Dia mengatakan bahwa rahasia ini akan terbuka setelah dia tiada.
Maka penerbitan buku biografi Jendral M Jusuf, Panglima Para Prajurit
ditunggu masyarakat. Jusuf dalam biografinya mengungkapkan bahwa dia
memiliki konsep pertama, konsep kedua (setelah dikoreksi Soebandrio
dan Chairul Saleh), dan tindasan kedua dari surat perintah tersebut.
Jadi, surat itu diketik dengan menggunakan kertas karbon sehingga
selain dari surat asli terdapat pula tindasan pertama dan kedua.

Yang asli diserahkan kepada Basuki Rachmat, tindasan pertama dipegang
Sabur, dan yang kedua diberikan kepada Jusuf.Tindasan pertama dan
kedua tidak ditandatangani oleh Presiden Sukarno. Seandainya hal ini
benar,seyogianya keluarga M Jusuf dapat menyerahkan arsip-arsip
tersebut kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Namun,
peluncuran buku yang diselenggarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan
dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta tanggal 10 Maret
2006 menjadi semacam antiklimaks karena setelah itu Djoko Utomo Kepala
ANRI menyatakan keraguannya terhadap keotentikan surat yang
menggunakan logo Garuda Pancasila itu.

Menurut Djoko Utomo, surat yang dikeluarkan Presiden RI tanggal 11
Maret 1966 itu berlambangkan Padi-Kapas seperti pada undang-undang
yang ditandatangani oleh presiden. Sedangkan lambang Garuda Pancasila
digunakan oleh menteri/departemen. Masalahnya apakah di Istana Bogor
selalu tersedia kertas surat yang berkop Padi-Kapas ini karena
biasanya surat-surat resmi presiden dikeluarkan di Jakarta. Meskipun
dokumen asli Supersemar itu belum ditemukan,toh beberapa versi yang
ada sudah mengungkapkan substansi dari perintah tersebut.Yang jadi
masalah bahwa ada bagian-bagian dari surat perintah itu yang tidak
dijalankan Soeharto. Soeharto tidak melaporkan hasil pekerjaannya
kepada Presiden Soekarno.

Aspek kedua yaitu proses memperoleh surat tersebut yang perlu
dijelaskan kepada masyarakat terutama kepada para siswa.Surat itu
diberikan bukanlah atas kemauan dan keinginan Presiden Soekarno.
Beliau menulis surat itu di bawah tekanan.Tiga Jenderal datang ke
Istana Bogor untuk meminta surat tersebut. Sebelum berangkat ke Bogor
ketiga perwira tinggi itu terlebih dahulu berunding dengan Soeharto di
rumahnya di Jalan Haji Agus Salim,Jakarta. Tekanan yang diberikan
kepada Presiden Soekarno tergambar dalam kesaksian yang ditulis
Soebandrio.

Ketika surat itu dimanfaatkan untuk membubarkan PKI esok harinya
(bahkan surat pembubaran partai komunis nomor tiga terbesar di dunia
itu dikeluarkan Soeharto atas nama Presiden Soekarno dini hari tanggal
12 Maret 1966) terkesan bahwa Supersemar memang sengaja dipersiapkan
untuk itu. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Soeharto telah
berani menantang Presiden Soekarno. Dengan kata lain, setelah
keluarnya Supersemar secara de facto kekuasaan telah beralih dari
tangan Presiden Soekarno kepada Soeharto.

Supersemar Diberikan di Bawah Tekanan

Tanggal 9 Maret 1966 malam Hasjim Ning dan M Dasaad, dua pengusaha
yang dekat dengan Presiden Soekarno, diminta oleh Asisten VII Men/
Pangad Mayjen Alamsjah Ratu Perwiranegara untuk juga membujuk Presiden
Soekarno agar menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto.

Jelas upaya ini sepengetahuan Letjen Soeharto. Keduanya kemudian
mendapat surat perintah yang ditandatangani sendiri oleh Men/ Pangad
Letjen Soeharto yang menyatakan bahwa mereka adalah penghubung antara
Presiden Soekarno dan Men/ Pangad.Keduanya berhasil bertemu dengan
Presiden Soekarno pada 10 Maret 1966 di Istana Bogor.Hasjim Ning
menyampaikan pesan tersebut. Presiden Soekarno menjadi marah dan
melempar asbak kepadanya sambil berkata: "Kamu juga sudah pro-
Soeharto!"Dari sini terlihat bahwa usaha membujuk Soekarno telah
dilakukan, kemudian diikuti dengan mengirim tiga orang jenderal ke
Istana Bogor. Sementara itu mantan Kepala Staf Kostrad Kemal Idris
mengajukan satu kalimat.

Katanya, "Kalau saya tarik pasukan itu dari Istana, Presiden Soekarno
tidak akan lari, kan?" Dengan kata lain, dia ingin mengatakan,kalau
"pasukan liar" yang berada di bawah komandonya ditarik dari sekeliling
Istana belum tentu ada Supersemar. Seperti diketahui, Brigjen Kemal
Idris pada waktu itu mengerahkan sejumlah pasukan dari Kostrad dan
RPKAD untuk mengepung Istana.Tujuan utamanya adalah menangkap Dr
Soebandrio yang ditengarai bersembunyi di kompleks Istana.Memang
pasukan-pasukan itu mencopot identitas mereka sehingga tidak
mengherankan Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkannya sebagai
"pasukan tidak dikenal" kepada Presiden Soekarno.

Sebetulnya banyak faktor yang terjadi sebelum tanggal 11 Maret 1966
yang semua menjadikan semacam "tekanan" yang berfokus terhadap
Presiden Soekarno. Dan puncak dari tekanan itu datang dari ketiga
jenderal di atas. Bila tidak ada demonstrasi dan pasukan tak dikenal
yang mengepung Istana di Jakarta tentu peristiwa keluarnya Supersemar
di Bogor tidak terjadi.(*)

Asvi Warman Adam
Sejarawan LIPI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/309660/