[Koran-Digital] Perekonomian Indonesia Dikuasai Ijon

PEMERINTAH diminta segera memperbaiki kondisi birokrasi di daerah yang membuka peluang maraknya praktik ijon dan pemerasan. Pasalnya, kebijakan yang dilakukan di daerah justru menghambat kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengembangkan perekonomian.

“Perekonomian Indonesia seperti dikuasai ijon. Penguasa di daerah justru lebih suka mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang hanya memeras pengusaha,“ kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi saat se minar Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang atau Ancaman, di Jakarta, kemarin.

Misalnya, dari 23 ribu perda yang dikeluarkan, 5.000 perda dianggap mengganggu iklim usaha. Selain itu, penguasa di daerah lebih mementingkan penjualan aset ketimbang membangun infrastruktur.

“Akibatnya industri kita benarbenar sulit bersaing. Padahal kami sudah minta perda itu dicabut karena mengganggu iklim usaha. Persoalannya yang berhak mencabut perda adalah presiden dan apakah presiden mau membaca itu semua,“ ujarnya.

Seharusnya, imbuh Sofjan, di tengah ancaman krisis saat ini, industri dalam negeri harus diproteksi supaya tetap memiliki daya saing saat berhadapan dengan barang impor yang sudah mendapat kebijakan dumping dari negara pengirim yang kini membanjiri pasar dalam negeri.

Senada dengan Sofjan, ekonom Hendri Saparini menyatakan dengan menyelamatkan sektor riil, Indonesia dapat terhindar dari krisis yang sedang bergejolak di Eropa dan Amerika Serikat.

“Sektor finansial Indonesia memang bergantung pada aliran modal luar negeri, padahal volume sektor ini relatif kecil. Kita harus menyelamatkan sektor riil, supaya terhindar dari krisis.“

Akibat tidak peka terhadap sektor riil ini, imbuhnya, potensi krisis pangan terus menghantui setiap tahun. Pemerintah pun tidak memiliki kebijakan yang transparan dan akuntabel dalam manajemen stok pangan nasional.
Menurutnya, bila data produksi beras versi pemerintah di kisaran 38 juta ton dan konsumsi dalam negeri 33 juta ton itu akurat, tidak akan terjadi krisis pangan karena masih surplus 5 juta ton. Namun, ternyata Bulog tidak dapat menyerap 2,5 juta ton beras petani lantaran harga pasar melampaui harga pembelian pemerintah.

Sementara menurut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ancaman krisis global dan krisis pangan tidak akan terjadi bila Indonesia memiliki kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
(Che/NG/T-3)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/10/14/ArticleHtmls/Perekonomian-Indonesia-Dikuasai-Ijon-14102011017014.shtml?Mode=1