[Koran-Digital] Empat Menteri PKS Jadi Harga Mati

PKS siapkan serangan balik jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingkar janji terhadap isi kontrak politik.

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau mundur walau setapak. Bagi PKS, kontrak politik pada 2009 yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudho yono soal jatah menteri dengan partai itu sudah menjadi harga mati.

Menurut Ketua DPP PKS Nasir Djamil, Presiden harus menghormati kontrak itu karena menjadi dasar kerja sama dalam koalisi. Pun berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang berakhir Sabtu (15/10), semua pengurus daerah sepakat untuk menetapkan isi kontrak politik itu sebagai harga mati.

“Itu keinginan mayoritas pengurus PKS di daerah yang datang ke rapimnas kemarin.

Dalam pertemuan itu, para pengurus juga menyamakan persepsi mengenai posisi PKS di kabinet. Jadi kita juga sudah siapkan langkah jika ingin hengkang atau tetap bertahan,” ujarnya dalam perbincangan dengan Media Indonesia, kemarin.

Ia menambahkan, partainya juga tidak mau terlalu terpengaruh soal audiensi calon menteri yang dalam beberapa

hari terakhir gencar dilakukan Presiden. “Kita tetap akan menunggu pengumuman hasil reshuffle kabinet baru menentukan sikap kita apakah tetap berkoalisi atau keluar,” ujarnya.

Saat ini, ada empat kader PKS di kabinet, yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie.

Sikap harga mati terhadap jumlah menteri itu juga ditegaskan Sekjen PKS Anis Matta. Ia mengingatkan, meski hak kocok ulang kabinet sepenuhnya milik

Presiden, PKS me nyarankan Presiden lebih berhati-hati melakukannya jika tidak ingin ada serangan balik.

“Reshuffle ini memang hak prerogatif presiden. Tapi hak prerogatif ini kan tidak gratis.

Ini berbanding lurus dengan tanggung jawab dan risiko akibat reshuffle dan harus ditanggung pengambil hak prerogatif itu,” ujar Anis.

Ia melanjutkan, akibat dari reshuffle yang salah arah itu ha rus ditanggung sendiri Presiden dan tidak ada kewajiban bagi partai koalisi lainnya untuk ikut menanggung risiko itu.

“Kalau reshuffle tidak ada, ya Alhamdulillah. Kalau ada

reshuffle, ini taruhan besar buat Presiden. Risiko itu bukan risiko mitra koalisi. Risiko dari pengguna hak itu,” jelasnya. Presiden, sambungnya, juga seharusnya tetap berpegang pada kontrak politik khusus dengan PKS. Karena menurutnya, PKS telah melaksanakan kontrak itu dengan seharusnya.

Adapun soal sikap kritis PKS yang selama ini diperankan di DPR, menurutnya, itu hal adalah bagian dari kontrak politik itu sendiri dan dijamin UU.

“Kami mau berpegang teguh pada perjanjian, sepanjang perjanjian ini dipegang teguh. Kalau perjanjian ini tak dipegang lagi, baru kami menentukan sikap,“ tegasnya. (*/T-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/10/17/ArticleHtmls/Empat-Menteri-PKS-Jadi-Harga-Mati-17102011003023.shtml?Mode=1